Karena dengan adanya pertumbuhan investasi akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang juga sekaligus dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja untuk masyarakat di masa pandemi Covid-19.
FC akta notaris pendirian perusahaan dan perubahannya & surat persetujuan perubahan perusahaan dari tertutup menjadi terbuka (diterbitkan oleh kemenkumham)
Melakukan registrasi melalui dan melakukan pengisian informasi pada menu daftar, dan e-mail validasi akun dan consumer ID serta password untuk log-in.
Skema kedua adalah pembuatan kode billing sehubungan dengan pembayaran tagihan atau ketetapan pajak. Tagihan dan ketetapan pajak yang ditujukan untuk wajib pajak bisa diakses melalui Coretax DJP.
Setelah mendapatkan SKA, dan SBU barulah anda bisa mengajukan pembuatan SIUJK. Jika perusahaan sudah memenuhi semua persyaratan proses pembuatan SIUJK akan membutuhkan waktu maksimal four-six minggu, dan proses akan lebih cepat lagi bila anda memiliki notaris.
Solusi untuk mereka yang ingin memiliki bisnis namun masih merasa kesulitan dalam pengurusannya adalah dengan menggunakan usaha franchise. Berdasarkan dari laporan Kemendag di tahun 2013 sudah ada sekitar 2.
Akhirnya, setelah implementasi Coretax DJP, pembuatan kode billing secara mandiri dipersempit ruangnya untuk meminimalisir kesalahan dalam pembayaran pajak.
Anda baru bisa mendapatkan SBU setelah anda memiliki SKA dan juga terdaftar menjadi salah satu anggota asosiasi yang terakreditasi di LPJK.
Tentu ada beberapa hal dan syarat administrasi yang perlu disiapkan untuk membuat Surat Izin Usaha Perusahaan, dan semua ini akan berbeda tergantung dari usaha bisnis yang diajukan. Berikut adalah syarat yang diperlukan untuk pembuatan SIUP di tiap jenis usaha yang berbeda :
Masuk ke sistem OSS untuk mendaftar, dan melakukan pengisian info pribadi, dan melakukan verifikasi e-mail
Wajib pajak yang telah terdaftar pada layanan elektronik DJP (DJPOnline) dapat langsung menggunakan Coretax dengan cara melakukan set ulang kata sandi melalui menu Lupa Kata Sandi (lihat kotak merah pada gambar berikut).
Penggunaan kode billing selama ini ternyata menimbulkan tantangan tersendiri. Pembuatan kode billing yang dilakukan secara manual membuatnya rentan terhadap kesalahan. Tidak heran jika masih ditemukan banyaknya permohonan pemindahbukuan (Pbk) yang diajukan wajib pajak ke kantor pajak.
Walaupun begitu, pembuatan kode billing secara mandiri masih tetap dimungkinkan di dalam sistem Coretax DJP. Ini ada di skema ketiga check here pembuatan kode billing, yaitu untuk aktivitas selain pembuatan SPT dan pembayaran tagihan atau ketetapan pajak.
Salah satu regulasi yang mendapatkan perubahan yang signifikan ialah tentang regulasi yang mengatur izin tenaga kerja asing.